Nyawa Papua Dalam Persfektif Budaya Papua Vs Hukum

Dalam budaya warga Nduga, ketika ada kerabat yang meninggal, mereka harus menanggalkan semua perhiasan dan tubuh mereka dilumuri lumpur putih sebagai tanda berkabung.(Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Konflik Nduga Papua, Korban Berjatuhan dan Demonstrasi Tuntut Keadilan...", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/read/2020/07/31/09010071/konflik-nduga-papua-korban-berjatuhan-dan-demonstrasi-tuntut-keadilan-?page=all.

Editor : Rachmawati

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Warga Nduga berkabung secara adat (Yayasan keadilan dan keutuhan manusia Papua)

Secara tertulis hukum di Indonesia sudah menjamin hidup sebagai salah satu bagian dari hak asasi setiap manusia, namun nyatanya hukum di berbagai kesempatan dapat dibeli ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan beberapa orang ataupun kepentingan negara. Misalnya saja yang terjadi di Nduga saat ini, banyak warga sipil yang dibunuh oleh militer, atau pelanggaran-pelanggaran HAM di Timor Leste maupun Papua yang sudah diselidiki tetapi belum diproses secara hukum untuk dijatuhin hukuman atas pelaku-pelaku terkait.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kepada siapa korban harus mengadu? Pada dasarnya untuk kasus-kasus tabrakan atau pembunuhan yang diketahui pembunuhnya berasal dari sipil juga biasanya masih bisa diproses hukum, tetapi terkait dengan pelanggaran oleh negara, negara Indonesia saat ini belum memiliki nyalih untuk mengakuinya. Hal inilah yang mengakibatkan Papua setiap tahun bergejolak menuntut kemerdekaan.

Pembunuhan warga sipil oleh militer terhadap warga Papua memperkeruh suasana karena hal ini secara tidak langsung menyentuh bagian yang sangat lekat dengan orang Papua, yaitu budaya.

Warga pegunungan memiliki budaya bahwa nyawa yang melayang entah sengaja atau tidak sengaja harus dipertanggungjawabkan. Semisal seseorang meninggal karena ditabrak, maka keluarga korban akan menuntut penabrak. Atau jika kematian seseorang akibat perang suku ketika membelah suatu pihak, maka pihak yang dibelah harus bertanggungjawabkan nyawa yang melayang dengan membayarkan harta yang ditentukan dalam budaya, jika tidak maka satu orang dari keluarga pihak yang dibelah harus dibunuh juga untuk membayar nyawa yang sudah dibunuh tadi.

Jadi dalam budaya orang Papua jika nyawa belum didenda maka bara masalah masih menyalah, tinggal menunggu waktu dan kesempatan saja untuk berkobar dan keluarga yang bertanggung jawab harus bersiap-siap kalau suatu waktu bakalan dituntut.

Karena orang Papua sangat kental dengan kehidupan komunitas yang erat, maka setiap bagian dari komunitas keluarga berhak menuntut maupun dituntut secara langsung walau bukan pelaku maupun keluarga kandung dari korban.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika nyawa orang Papua melayang ditanggang militer Indonesia, kepada siapa masyarakat adat harus menuntut keadilan atas nyawa saudara mereka yang dibunuh? Polisi-kah?

Jiwa yang terus menuntut ditambah dengan pelanggaran HAM yang terus menerus dilakukan hanya menyiram minyak tanah di atas api tuntutan Papua. Saat ini Papua menuntut referendum dan itu adalah hak politik tetapi juga hak budaya, karena denda terbaik terhadap nyawa orang Papua yang dibunuh militer pertahanan NKRI harga mati adalah kemerdekaan Papua itu sendiri.

Jadi alangkah baiknya militer Indonesia non organik ditarik saja dari Papua karena itu hanya akan menjadi minyak untuk memperbesar api tuntutan Papua untuk merdeka. Berikan ruang lebih bagi orang Papua untuk berbicara dan mendapatkan hak maupun cita cita mereka karena dalam budaya Papua harus ada denda atas nyawa yang dibunuh, dan Papua menuntut referendum sebagai denda yang setimpal walaupun kita tahu bahwa tuntutan Papua merdeka lahir sebagai hak politik.

Namun jika Indonesia masih ingin mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI, maka Indonesia wajib menyelesaikan setiap pelanggaran HAM di Papua. Karena dalam level negara hukum adat Papua tidak dipakai, maka hukum negara dipakai seadil-adilnya supaya jiwa budaya bisa puas dan menerima Indonesia.

Nyawa Papua Dalam Persfektif Budaya Papua Vs Hukum

Post a Comment

Contact Form