Cacat Logika Dibalik Pernyataan "92% orang Papua Pro-RI"

Setelah menetapkan Organisasi Papua Merdeka sebagai kelompok teroris, Menkopolhukam  Mahfud MD mengeluarkan pernyataan "92% orang Papua Pro-RI !" (Baca :Mahfud Klaim Lebih dari 92 Persen Rakyat Papua Pro-RI)

Pernyaaan yang  jelas tidak berdasar karena pernyataan ini keluar sepihak tanpa sumber penelitian atau survey statistik yang valid, sehingga pernyataan ini cacat logika. 

Beberapa pertanyaan kritis pun bermunculan.

Pertama, siapa yang melakukan survey untuk membandingkan Pro Papua merdeka vs Pro Republik Indonesia?

92% adalah data matematika sehingga wajib dilampirkan rumusan, variabel dan data yang valid berdasarkan survey lapangan. Data rill. Namun kita pun tidak bisa menjudge bahwa omongan menteri profesor ini sebagai omong kosong belaka, barangkali beliau mendapatkan informasi dari badan intelejen atau sumber tersembunyi yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tentu itu juga masih kemungkinan karena beliau masih belum memberi tahu sumber informasi tersebut . Yang tidak diinginkan justru pernyataan ini hanya asumsi beliau saja karena masalah Papua ini adalah masalah kehidupan bernegara.

Kedua, tidak adanya pihak pemerintah, politikus atau tokoh publik yang berani mempertanyaakan pernyataan tersebut, sehingga terdapat dua kemungkinan. Pertama, tak ada yang benar-benar peduli atau paham akan Papua. Kedua, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sedap di telinga mereka, jawaban yang belum tentu benar tetapi karena enak didengar dan menguntungkan maka terjadilah pembiaran walau cacat logika.

Terjadilah hasty generalitation, Cacat logika  Argumentum ad Ignoratium, argumentum ad Numerum dan argumentum ad Verecundian. Apa pengertian ke-empat kecacatan logika di atas?

1. Hasty generalitation, 

Cacat logika ini terjadi ketika seseorang menyimpulkan sesuatu berdasarkan bukti yang sangat kurang maupun bukti yang bias. 

Kita masih tidak tahu dari mana angka 92% ini didapat, sementara kita tahu bahwa data presentase seperti ini hanya bisa didapat jika dilakukan survey atau referendum.

Tidak bisa hanya karena 50 orang Papua yang bertemu presiden Jokowi kemudian digeneralisasi bahwa itu mewakili 92% orang Papua.

2. Argumentum ad Ingnoratium

Ketika ada orang yang membenarkan sesuatu karena sesuatu itu belum terbukti keberadaannya, maka ia telah melakukan cacat logika ini.

Belum terbukti tetapi tak ada yang menantang pernyataan ini, justru pernyataan ini diagung-agungkan sebagai kebenaran dan dibelain dan dipakai sebagai bahan argumen khususnya di media sosial seperti twitter. Terjadilah cacat logika lagi.

3. Argumentum ad Numerum

Cacat logika bisa timbul saat seseorang berusaha membuktikan kebenaran argumennya dengan cara menunjukkan jumlah orang yang percaya dengan argumennya.

"92% orang Papua pro-RI", menteri Mahfud berusaha membuktikan argumen lebih banyak yang orang Papua yang Pro-RI dengan menyebut angka kayangan 92% yang masih belum terbukti itu dengan harapan angka yang tinggi itu bisa mengubah atau mengontrol pandangan publik tentang Papua.

4. Argumentum ad Verecundian

Buah dari kecacatan logika pemerintah plus menteri plus proffesor adalah rakyatnya tengelam dalam cacat logika  argumentum ada verecundian. Ada dua kasus untuk menggambarkan cacat logika ini. Argumentum ad verecundiam (atau bisa disebut sebagai appeal of authority) akan aktif ketika:

kita ingin membuktikan sesuatu dengan cara mengutip pernyataan seseorang yang tidak ahli di bidangnya.

kita selalu membenarkan otoritas (orang yang dianggap tahu) tanpa mencari tahu apakah argumen yang disampaikan memang benar.

Demikian kecacatan logika pernyataan Mahfud Md bahwa 92% orang Papua Pro-RI. 

Maksud tulisan ini jelas tidak mempersoalkan tingginya angka pro RI atau Pro Papua Merdeka, yang dipersoalkan adalah kritik bahwa perjalanan suatu bangsa harus ada di dalam kebenaran. Kebenaran itu salah satunya adalah data-data valid, keberadaan Papua di dalam Indonesia harus dijahit dengan benang-benang kebenaran. Dalam kecacatan logika ada tipu-tipu, ada ketidakbenaran, dan ada kejahatan.

Apa maksud Mahfud MD menyatakan hal tersebut. Apakah penting untuk mengatakan 92% orang Papua pro-RI? Lalu jika 32% orang Papua saja yang pro-RI bagaimana? Atau jika hanya 5% saja yang pro- RI, apakah Mahfud MD mau mengubah kebijakan status Papua dalam Indonesia? Apakah jika orang Papua sudah mayoritas Pro Indonesia, kemudian Indonesia menjadi percaya diri untuk menerapkan nilai-nilai demokratisnya melalui referendum? Tentu saja semua jawabannya tidak, karena NKRI HARGA MATI, sehingga negara mati-matian menjaga kedaulatan bahkan sampai mengorbankan kebenaran sekalipun.

Referensi

https://ramdziana.wordpress.com/2016/10/11/macam-macam-kesalahan-logis-logical-fallacy/amp

https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/29/16011791/mahfud-klaim-lebih-dari-92-persen-rakyat-papua-pro-ri?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&__twitter_impression=true